Dedi Mulyadi: Mahasiswa yang Ditahan Harus Segera Dibebaskan, Hukum Tetap Berlaku untuk Pelanggaran Pidana
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan pernyataan tegas terkait penahanan puluhan mahasiswa dan anak di bawah umur pasca aksi demonstrasi yang berlangsung sejak akhir Agustus 2025. Dalam konferensi pers dan dialog bersama mahasiswa, DPRD Jawa Barat, serta pihak pemerintah provinsi di Gedung Sate, Dedi menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong pembebasan mahasiswa yang dinilai tidak melakukan pelanggaran pidana. Namun, ia juga menekankan bahwa hukum tetap harus ditegakkan bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana.
Pernyataan ini menjadi sorotan publik karena muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara aparat kepolisian dan kelompok mahasiswa yang menuntut berbagai kebijakan pemerintah. Kasus penahanan mahasiswa ini juga mengundang kritik dari lembaga bantuan hukum, keluarga korban, hingga masyarakat sipil yang menilai perlunya transparansi dalam proses hukum serta perlindungan hak-hak warga negara.
Latar Belakang Penahanan Mahasiswa
Aksi demonstrasi mahasiswa di Jawa Barat sejak 29 Agustus 2025 berkembang menjadi sorotan nasional. Demonstrasi yang awalnya berlangsung damai di beberapa kota besar, termasuk Bandung, berujung ricuh setelah terjadi gesekan antara aparat kepolisian dan massa aksi. Akibatnya, puluhan mahasiswa ditangkap, termasuk sejumlah anak di bawah umur.
Data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung mencatat ada 33 orang yang ditahan selama periode 29 Agustus hingga 1 September 2025. Dari jumlah tersebut, 24 orang adalah dewasa, sementara 9 orang adalah anak di bawah umur. Dari 24 orang dewasa yang ditahan, tiga orang di antaranya dilimpahkan ke Polda Jawa Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Selain itu, LBH Bandung menyoroti adanya dugaan penghalangan hak-hak dasar mahasiswa untuk mendapatkan pendampingan hukum. Dalam laporan LBH, sejumlah pendamping hukum mengalami kesulitan ketika mencoba memberikan bantuan kepada para mahasiswa yang ditahan, sehingga menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum.
Pernyataan Tegas dari Gubernur Jawa Barat
Menanggapi situasi ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan pernyataan yang cukup tegas. Ia meminta aparat kepolisian agar segera membebaskan mahasiswa yang tidak terbukti melakukan tindak pidana. Dalam pernyataannya, Dedi menekankan pentingnya melihat konteks aksi mahasiswa yang pada dasarnya adalah bentuk penyampaian pendapat, sesuatu yang dilindungi oleh undang-undang.
“Saya minta anak-anak mahasiswa yang mengalami penahanan untuk segera dibebaskan,” ujar Dedi Mulyadi usai dialog dengan mahasiswa di Gedung Sate, Rabu, 3 September 2025.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mahasiswa atau anak-anak muda yang turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka malah menjadi korban kriminalisasi. Menurutnya, aparat harus bisa membedakan antara tindakan yang hanya berupa ekspresi demokrasi, meski dilakukan dengan cara “nakal” seperti berteriak atau mengganggu arus lalu lintas, dengan tindakan yang benar-benar memenuhi unsur pidana.
Batas Tegas antara Ekspresi dan Pelanggaran Pidana
Dalam pernyataannya, Dedi menekankan bahwa proses hukum harus tetap dijalankan secara profesional dan adil. Jika ada mahasiswa atau peserta aksi yang memenuhi unsur pidana, ia menegaskan bahwa proses hukum terhadap mereka harus tetap berjalan sesuai undang-undang. Namun, bagi mereka yang tidak memenuhi unsur pidana, pemerintah dan kepolisian diharapkan tidak memaksakan penahanan.
“Kalau yang pidana silakan saja teruskan dengan undang-undang pidana. Siapa pun yang memenuhi syarat unsur pidana ya dipersilakan... yang tidak memenuhi unsur pidana tidak boleh dipaksakan,” tegas Dedi.
Dengan sikap ini, Dedi mencoba mengedepankan prinsip keadilan restoratif, yakni memastikan proses hukum tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa.
Peran DPRD dan Pemprov Jawa Barat
Dialog yang digelar di Gedung Sate antara mahasiswa, DPRD Jawa Barat, dan Pemprov Jawa Barat menjadi langkah awal untuk meredakan ketegangan. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan mahasiswa menyampaikan keluhan mengenai penahanan, dugaan tindakan represif aparat, hingga pembatasan hak pendampingan hukum.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dedi Mulyadi menyatakan akan segera melakukan komunikasi dengan Polda Jawa Barat untuk membahas langkah konkret pembebasan mahasiswa yang tidak terbukti melakukan tindak pidana. Upaya ini diharapkan dapat menjadi jalan tengah agar situasi sosial dan politik di Jawa Barat tetap kondusif.
Sorotan terhadap Penegakan Hak Asasi
Isu penahanan mahasiswa ini menyoroti pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Beberapa poin penting yang menjadi sorotan publik antara lain:
-
Hak Mendapatkan Bantuan Hukum
LBH Bandung mengungkap adanya penghalangan hak mahasiswa untuk mendapatkan pendampingan hukum. Padahal, hak ini diatur dalam undang-undang dan merupakan salah satu prinsip dasar negara hukum. -
Transparansi Aparat Kepolisian
Penahanan puluhan mahasiswa dan anak di bawah umur memicu desakan agar aparat lebih transparan. Masyarakat berharap kepolisian dapat memberikan informasi yang jelas terkait dasar penahanan dan proses hukum yang dijalankan. -
Perlindungan terhadap Anak di Bawah Umur
Fakta bahwa ada sembilan anak di bawah umur yang ditahan menimbulkan keprihatinan. Aktivis HAM menilai aparat harus lebih berhati-hati dalam menangani anak di bawah umur agar tidak merusak masa depan mereka.
Dampak Sosial dan Politik
Pernyataan Dedi Mulyadi ini dipandang sebagai langkah strategis untuk menurunkan eskalasi ketegangan di Jawa Barat. Mahasiswa adalah salah satu kekuatan sosial yang selalu menjadi penggerak perubahan, sehingga cara pemerintah menangani mereka akan berdampak besar pada citra pemerintahan.
Jika aparat kepolisian merespons permintaan gubernur dengan langkah konkret, seperti membebaskan mahasiswa yang tidak bersalah, hal ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat dan pemerintah. Namun, jika permintaan ini tidak ditindaklanjuti, potensi ketidakpuasan publik bisa meningkat.
Komitmen untuk Demokrasi dan Keadilan
Pernyataan Dedi Mulyadi mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan demokrasi. Ia berusaha menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap aksi mahasiswa, tetapi juga tidak mentolerir tindakan melanggar hukum.
Langkah komunikasi yang ia ambil dengan DPRD dan Polda Jawa Barat menjadi cerminan pendekatan kolaboratif untuk mencari solusi. Pemerintah daerah berharap semua pihak dapat melihat masalah ini secara objektif dan proporsional, tanpa memicu konflik baru.
Harapan ke Depan
Kasus penahanan mahasiswa ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Pemerintah, aparat penegak hukum, mahasiswa, dan masyarakat sipil harus bersama-sama memastikan bahwa hak-hak warga negara terlindungi.
Beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan ke depan:
-
Peningkatan Kapasitas Aparat
Aparat kepolisian perlu diberikan pelatihan untuk menghadapi aksi massa dengan pendekatan yang lebih humanis, agar tidak terjadi tindakan represif berlebihan. -
Dialog Berkelanjutan
Dialog antara pemerintah, mahasiswa, dan DPRD harus dijadikan agenda rutin untuk membahas aspirasi publik, bukan hanya ketika terjadi konflik. -
Perlindungan Anak dan Mahasiswa
Penanganan mahasiswa dan anak di bawah umur yang terlibat aksi harus memperhatikan pendekatan perlindungan, agar tidak merusak masa depan mereka. -
Penguatan Sistem Hukum
Kasus ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem penegakan hukum agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.
Penutup
Kasus penahanan mahasiswa di Jawa Barat menjadi cerminan kompleksitas hubungan antara aparat, pemerintah, dan masyarakat sipil. Di satu sisi, negara berkewajiban menegakkan hukum terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran. Namun di sisi lain, negara juga wajib melindungi hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat.
Pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang meminta pembebasan mahasiswa yang tidak bersalah adalah langkah penting untuk menunjukkan keberpihakan pada keadilan dan demokrasi. Namun, keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk aparat kepolisian, lembaga legislatif, dan organisasi masyarakat sipil, untuk mengutamakan dialog dan penyelesaian masalah secara bijak.
Dengan pendekatan yang tepat, kasus ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, khususnya generasi muda.