Hasan Nasbi Kena Reshuffle Kabinet: Dari Mundur Batal Hingga Akhirnya Dicopot
Pergantian pejabat tinggi dalam lingkaran pemerintahan kerap menjadi sorotan publik, apalagi ketika posisi yang ditinggalkan menyangkut urusan komunikasi strategis negara. Begitulah yang terjadi pada Hasan Nasbi, sosok yang sempat menempati jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Namanya kini menjadi headline setelah Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot dirinya dan menunjuk pengganti baru. Kisah perjalanan Hasan Nasbi di jabatan tersebut tidak sekadar soal reshuffle, melainkan juga rangkaian tarik-uluran keputusan, mulai dari sempat mengajukan mundur, kemudian membatalkannya, hingga akhirnya benar-benar dilepas dari kursi yang pernah diemban.
Artikel ini akan mengulas secara lengkap latar belakang peristiwa, dinamika yang mengiringi, serta implikasi politik dan komunikasi dari pencopotan Hasan Nasbi dalam kabinet Prabowo.
Jejak Singkat Hasan Nasbi di Pemerintahan
Hasan Nasbi bukanlah figur asing di dunia politik maupun komunikasi publik. Ia dikenal sebagai konsultan politik sekaligus komunikator yang lama berkecimpung dalam dunia strategi media. Ketika dipercaya menduduki posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), publik melihatnya sebagai sosok yang akan membawa warna baru dalam pola komunikasi pemerintah.
PCO sendiri dibentuk sebagai lembaga yang bertugas mengoordinasikan informasi resmi pemerintah, mengatur strategi komunikasi, serta menjembatani pesan istana kepada masyarakat. Jabatan ini jelas bukan posisi sembarangan, sebab di era informasi yang bergerak cepat, komunikasi politik adalah kunci pembentukan persepsi publik.
Surat Pengunduran Diri yang Sempat Diajukan
Perjalanan Hasan Nasbi di PCO mulai memasuki babak baru ketika pada 21 April 2025 ia mengajukan surat pengunduran diri. Surat tersebut dikirimkan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Langkah ini cukup mengejutkan banyak pihak, sebab ia baru beberapa waktu menjalankan tugasnya.
Dalam pernyataannya, Hasan menegaskan bahwa keputusannya bukan didorong oleh emosi sesaat. Ia menyebut pengunduran diri merupakan hasil perenungan panjang, bahkan menyampaikan kalimat reflektif bahwa sudah saatnya dirinya “menepi dan duduk di kursi penonton.” Ia juga menyinggung tentang perlunya memberi kesempatan bagi figur lain yang mungkin lebih baik dalam membawa komunikasi pemerintah ke depan.
Pernyataan itu sempat menimbulkan spekulasi, mulai dari dugaan adanya tekanan politik, hingga anggapan bahwa ia merasa tidak sejalan dengan arah komunikasi pemerintah. Namun, publik kemudian dibuat bertanya-tanya ketika kabar berikutnya justru menyebut pengunduran diri tersebut dibatalkan.
Mundur yang Batal, Lalu Dicopot
Keputusan Hasan untuk membatalkan pengunduran diri menimbulkan tanda tanya besar. Banyak yang menilai, situasi tersebut menunjukkan adanya dinamika internal yang rumit. Apakah karena desakan politik? Atau karena masih ada kepercayaan dari lingkaran istana?
Apapun alasannya, kenyataan menunjukkan bahwa Hasan akhirnya tetap kehilangan jabatannya. Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet, dan nama Hasan Nasbi resmi dicopot dari kursi Kepala PCO. Posisinya kini digantikan oleh Angga Raka Prabowo, yang ditugaskan memimpin lembaga baru hasil transformasi PCO, yakni Badan Komunikasi Pemerintah (BKP).
Perubahan struktur lembaga dari PCO menjadi BKP menandakan adanya arah baru dalam strategi komunikasi negara. Transformasi ini memperlihatkan bahwa pemerintah ingin membangun pola komunikasi yang lebih sistematis, terkoordinasi, dan mungkin lebih kuat dalam mengelola narasi publik.
Kontroversi yang Membayangi
Di balik dinamika pengunduran diri dan reshuffle, Hasan Nasbi juga sempat terseret dalam kontroversi publik. Hal itu terjadi ketika kasus ancaman berupa kepala babi yang dikirim kepada seorang jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana, mencuat ke permukaan.
Peristiwa itu jelas menjadi isu serius yang menyangkut kebebasan pers. Namun, respons Hasan justru dianggap tidak sensitif. Alih-alih mengecam ancaman tersebut, ia melontarkan komentar singkat: “sudah dimasak saja.” Ucapan itu memicu gelombang kritik karena dinilai meremehkan peristiwa yang seharusnya ditanggapi dengan sikap tegas.
Banyak pihak menilai, pernyataan tersebut semakin melemahkan posisi Hasan. Dalam jabatan strategis sebagai Kepala PCO, ia seharusnya bisa menjadi contoh bagaimana pemerintah menunjukkan empati, melindungi kebebasan pers, dan meredam isu sensitif. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, komentar itu menambah catatan negatif dalam rekam jejaknya.
Signifikansi Lembaga Komunikasi Pemerintah
Keberadaan lembaga komunikasi di bawah presiden bukan hanya soal membagikan informasi. Lebih dari itu, lembaga seperti PCO atau BKP adalah wajah resmi pemerintah dalam menyampaikan narasi, kebijakan, dan respon atas berbagai isu nasional maupun internasional.
Karena itu, posisi pemimpinnya memiliki bobot strategis. Figur yang duduk di kursi tersebut harus memiliki sensitivitas tinggi, kemampuan membaca situasi publik, serta kecakapan mengelola krisis komunikasi. Ketika sosok yang memimpin lembaga ini tersandung kontroversi atau tampak tidak stabil dalam keputusan, otomatis kredibilitas lembaga ikut tergerus.
Transformasi dari PCO menjadi BKP bisa dibaca sebagai upaya Presiden Prabowo untuk memperkuat citra dan efektivitas komunikasi pemerintah. Dengan menunjuk Angga Raka Prabowo sebagai kepala BKP, presiden tampaknya ingin memastikan adanya figur baru yang bisa menata ulang strategi komunikasi secara lebih rapi dan terkendali.
Pesan Politik di Balik Reshuffle
Reshuffle kabinet jarang sekadar soal teknis. Biasanya, ada pesan politik yang ingin ditegaskan oleh presiden. Dalam kasus ini, pencopotan Hasan Nasbi bisa dibaca sebagai langkah untuk menegaskan konsistensi pemerintah dalam menjaga stabilitas komunikasi publik.
Publik melihat bahwa pemerintah tidak ragu mengganti pejabat ketika dianggap tidak lagi mampu menjalankan fungsi strategisnya. Hal ini juga memperlihatkan bagaimana Prabowo ingin menghindari kerumitan berkepanjangan akibat komentar atau sikap yang bisa memperburuk citra istana.
Selain itu, perubahan struktur lembaga menjadi BKP menandakan bahwa Prabowo berkomitmen membangun institusi komunikasi yang lebih kokoh, bukan hanya bergantung pada sosok individu. Dengan demikian, pesan yang disampaikan ke masyarakat bisa lebih konsisten dan profesional.
Pelajaran dari Kasus Hasan Nasbi
Dari perjalanan singkat Hasan Nasbi di PCO, ada sejumlah pelajaran penting yang bisa ditarik:
-
Stabilitas sangat penting dalam jabatan publik.
Mundur, batal mundur, lalu dicopot memperlihatkan kesan ketidakpastian. Hal ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. -
Sensitivitas komunikasi tidak bisa diabaikan.
Pernyataan Hasan tentang kasus ancaman jurnalis menjadi contoh bagaimana komentar yang tidak hati-hati bisa berakibat fatal. -
Institusi lebih penting daripada figur.
Transformasi dari PCO ke BKP menunjukkan bahwa lembaga komunikasi pemerintah harus kokoh, tidak boleh hanya bergantung pada karisma atau pandangan seorang pimpinan. -
Reshuffle sebagai sinyal politik.
Pencopotan Hasan Nasbi bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan sinyal dari presiden tentang arah komunikasi pemerintah yang diinginkan.
Implikasi ke Depan
Bagi pemerintah Prabowo, tantangan komunikasi jelas tidak ringan. Era digital membuat arus informasi bergerak begitu cepat, dan kesalahan sekecil apa pun bisa viral dalam hitungan menit. Karena itu, keberadaan BKP harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan strategi yang matang, pendekatan profesional, serta tim yang solid.
Publik kini menunggu bagaimana Angga Raka Prabowo akan menjalankan tugas barunya. Apakah ia mampu membangun pola komunikasi yang lebih adaptif, menumbuhkan kepercayaan masyarakat, dan meredam isu kontroversial sebelum melebar?
Sementara itu, bagi Hasan Nasbi, pencopotan ini tentu menjadi catatan dalam perjalanan kariernya. Namun, ia juga punya kesempatan untuk tetap berkarya di luar lingkaran kekuasaan. Sebagai konsultan politik berpengalaman, Hasan masih mungkin memainkan peran penting di balik layar, meski tidak lagi sebagai pejabat publik.
Penutup
Kisah Hasan Nasbi adalah gambaran nyata bagaimana dinamika politik dan komunikasi bisa berjalan tidak terduga. Dari awalnya dipercaya memimpin PCO, kemudian mengajukan pengunduran diri, membatalkan langkah itu, hingga akhirnya benar-benar dicopot, perjalanan ini menunjukkan betapa rapuhnya posisi pejabat publik ketika berhadapan dengan sorotan masyarakat dan kebutuhan politik.
Pencopotan Hasan sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah untuk menata ulang strategi komunikasi melalui lembaga baru, BKP. Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah siapa yang memimpin, melainkan sejauh mana lembaga tersebut mampu menjaga kredibilitas komunikasi negara, menyampaikan informasi secara transparan, dan membangun kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi global.