Nadiem Makarim Jadi Menteri ke-8 Era Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi
Kasus dugaan korupsi kembali mencoreng wajah kabinet Presiden Joko Widodo. Kali ini, sorotan publik tertuju pada sosok Nadiem Anwar Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek). Ia resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Dengan status ini, Nadiem menjadi menteri kedelapan di era pemerintahan Jokowi yang terjerat kasus korupsi.
Penetapan tersangka terhadap Nadiem bukan hanya menambah daftar panjang menteri bermasalah, tetapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap sektor pendidikan yang selama ini dianggap pilar penting pembangunan bangsa.
Kronologi Penetapan Tersangka
Kejaksaan Agung (Kejagung), melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), telah melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Proyek ini sebelumnya diklaim sebagai salah satu upaya digitalisasi pendidikan nasional, dengan tujuan memperluas akses teknologi bagi pelajar di seluruh Indonesia.
Namun, dalam praktiknya, proyek yang seharusnya membawa manfaat besar justru menimbulkan indikasi penyimpangan. Setelah memanggil dan memeriksa Nadiem sebanyak tiga kali, Kejagung akhirnya mengumumkan penetapan tersangka. Langkah ini dilakukan setelah penyidik menemukan bukti yang dianggap cukup untuk menjerat mantan menteri tersebut.
Penahanan di Rutan Salemba
Sejak 4 September 2025, Nadiem resmi ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ia akan mendekam selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Penahanan ini dilakukan guna mencegah adanya potensi penghilangan barang bukti maupun upaya memengaruhi saksi dalam kasus tersebut.
Kabar penahanan ini sontak menjadi perhatian publik. Sebab, Nadiem selama ini dikenal sebagai sosok muda, visioner, dan simbol inovasi ketika pertama kali masuk ke kabinet Jokowi pada 23 Oktober 2019. Publik yang semula menaruh harapan besar pada dirinya kini dikecewakan oleh dugaan keterlibatan dalam kasus besar.
Dari Simbol Inovasi ke Tersangka Korupsi
Nadiem bukanlah figur sembarangan. Sebelum terjun ke dunia politik, ia dikenal sebagai pendiri perusahaan teknologi raksasa Gojek. Karier cemerlangnya di dunia startup membuat Jokowi tertarik membawanya ke kabinet dengan harapan membawa semangat baru dalam sektor pendidikan.
Pada awal masa jabatannya, berbagai kebijakan inovatif ia dorong, termasuk platform Merdeka Belajar dan dorongan digitalisasi sistem pendidikan. Namun, kasus pengadaan laptop yang menyeret namanya kini menjadi antitesis dari citra yang ia bangun. Dari simbol inovasi, kini Nadiem justru tercatat dalam sejarah sebagai salah satu menteri yang tersangkut kasus korupsi.
Menteri Kedelapan yang Terjerat
Dengan status tersangka yang kini disandangnya, Nadiem menjadi menteri kedelapan di era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Angka ini bukanlah jumlah kecil, mengingat Jokowi dikenal publik sebagai pemimpin yang kerap menekankan pentingnya integritas.
Meski artikel ini tidak merinci siapa saja tujuh menteri sebelumnya, catatan ini jelas memperburuk citra pemerintahan. Publik menilai bahwa pemberantasan korupsi di lingkaran elite masih jauh dari kata tuntas.
Dampak Terhadap Dunia Pendidikan
Kasus ini memiliki dampak psikologis dan moral yang besar, terutama bagi dunia pendidikan. Proyek pengadaan laptop Chromebook seharusnya menjadi terobosan penting bagi percepatan digitalisasi sekolah. Namun, dengan mencuatnya kasus korupsi, publik bertanya-tanya sejauh mana proyek tersebut benar-benar berjalan sesuai tujuannya.
Pertanyaan kritis muncul: apakah laptop yang diadakan benar-benar sampai ke tangan siswa dan sekolah yang membutuhkan? Apakah kualitas perangkat sesuai standar? Atau justru terjadi mark-up harga yang menggerus nilai anggaran pendidikan?
Efek Politik di Tahun Terakhir Jokowi
Kasus yang menimpa Nadiem juga menjadi ujian besar bagi Presiden Jokowi di penghujung masa jabatannya. Di saat pemerintah berupaya meninggalkan warisan positif, kasus korupsi yang menjerat salah satu menteri justru menimbulkan catatan buruk.
Sebagai presiden yang sering menekankan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, Jokowi kini kembali dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa praktik korupsi tetap terjadi bahkan di kementerian yang dianggap vital.
Tuntutan Transparansi Publik
Penetapan Nadiem sebagai tersangka memperkuat tuntutan masyarakat terhadap transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Masyarakat berharap aparat penegak hukum tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga membuka secara terang benderang bagaimana pola korupsi dalam proyek tersebut dilakukan.
Transparansi ini penting, karena anggaran pendidikan merupakan salah satu yang terbesar dalam APBN, dengan proporsi minimal 20 persen setiap tahun. Jika anggaran sebesar itu terus-menerus diselewengkan, maka cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit tercapai.
Harapan atas Proses Hukum
Kasus ini kini sepenuhnya berada di tangan Kejaksaan Agung. Publik berharap proses hukum berjalan adil, transparan, dan tidak pandang bulu. Nadiem sebagai tersangka harus diberi kesempatan membela diri, namun jika terbukti bersalah, hukum harus ditegakkan tanpa kompromi.
Lebih jauh, kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan barang dan jasa di kementerian, terutama di sektor pendidikan. Mekanisme pengadaan yang rawan disalahgunakan harus diperbaiki agar tidak terulang.
Kesimpulan
Kasus yang menjerat Nadiem Makarim adalah tamparan keras bagi pemerintahan Jokowi di periode keduanya. Dari seorang menteri muda yang awalnya digadang-gadang membawa semangat inovasi, Nadiem kini menjadi bagian dari daftar menteri yang tersandung kasus korupsi.
Dengan menjadi menteri kedelapan di era Jokowi yang berstatus tersangka, kepercayaan publik terhadap pemerintah kembali terguncang. Lebih dari sekadar persoalan hukum, kasus ini membuka pertanyaan besar mengenai tata kelola pemerintahan, integritas pejabat publik, dan masa depan pendidikan di Indonesia.
Akhirnya, publik menanti: apakah kasus ini akan menjadi titik balik dalam upaya pemberantasan korupsi, atau hanya akan menambah daftar panjang ironi dalam sejarah politik Indonesia.