Puan Kumpulkan Pimpinan Fraksi, DPR Sepakat Hapus Tunjangan Rumah dan Moratorium Kunjungan Kerja
Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, memimpin rapat penting bersama seluruh pimpinan fraksi DPR dan tiga wakil ketua DPR pada Kamis, 4 September 2025. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat pimpinan DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, itu menjadi langkah awal agenda besar reformasi DPR.
Hasil pertemuan tersebut melahirkan keputusan penting yang disepakati secara bulat oleh seluruh fraksi, yakni penghapusan tunjangan rumah bagi anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Kedua keputusan ini disebut sebagai simbol komitmen DPR untuk melakukan perubahan nyata dalam rangka menampung aspirasi rakyat dan memperbaiki citra lembaga legislatif.
Rapat Perdana Reformasi DPR
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu, hadir pimpinan DPR yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa, mendampingi Puan Maharani. Seluruh ketua fraksi partai politik yang ada di DPR juga hadir secara lengkap.
Puan menegaskan bahwa rapat ini bukan sekadar agenda formal, melainkan langkah konkret untuk menata kembali arah DPR di tengah meningkatnya sorotan publik. Gelombang demonstrasi besar mahasiswa dan masyarakat pada akhir Agustus 2025 menjadi salah satu pemicu kesadaran bahwa DPR harus segera berbenah.
“Ini bukan hanya soal kelembagaan, melainkan soal kepercayaan rakyat. Karena itu, saya sendiri yang akan memimpin reformasi DPR,” kata Puan usai pertemuan.
Keputusan Besar: Setop Tunjangan Rumah
Salah satu hasil paling menonjol dari rapat tersebut adalah kesepakatan untuk menghapus tunjangan rumah anggota DPR. Selama ini, anggota DPR yang tidak menempati rumah dinas mendapat tunjangan dalam bentuk uang setiap bulan. Skema ini sering menuai kritik publik karena dianggap memboroskan anggaran negara.
Dengan dihapusnya tunjangan rumah, DPR berharap dapat menunjukkan itikad baik untuk memangkas fasilitas yang tidak esensial. Menurut Puan, keputusan ini lahir dari kesepakatan bulat seluruh fraksi, tanpa ada perdebatan panjang.
“Semua fraksi sepakat, tunjangan rumah tidak lagi diberikan. Anggota DPR cukup memanfaatkan fasilitas rumah dinas yang tersedia,” tegasnya.
Moratorium Kunjungan Kerja Luar Negeri
Selain tunjangan rumah, rapat pimpinan juga memutuskan untuk melakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri. Puan menjelaskan, selama masa moratorium, anggota DPR tidak akan melakukan perjalanan luar negeri yang bersifat studi banding atau kunjungan kerja komisi.
Kunjungan ke luar negeri hanya diperbolehkan jika sifatnya mewakili negara dalam forum internasional resmi, seperti sidang antarparlemen atau konferensi kenegaraan.
Langkah ini dianggap penting karena kunjungan kerja ke luar negeri selama ini menjadi salah satu titik sorotan publik. Banyak kalangan menilai perjalanan tersebut sering tidak membawa manfaat langsung bagi rakyat, namun menelan biaya besar dari APBN.
Menjawab Tuntutan Publik
Reformasi DPR ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-politik yang terjadi sebelumnya. Pada akhir Agustus 2025, ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil turun ke jalan di berbagai kota, menuntut pembenahan DPR.
Isu transparansi, efisiensi anggaran, dan perilaku anggota DPR yang dinilai jauh dari harapan rakyat menjadi alasan utama demonstrasi. DPR pun tidak bisa tinggal diam menghadapi tekanan publik yang begitu kuat.
“Momentum ini harus menjadi titik balik. DPR harus lebih transparan, akuntabel, dan mau mendengar aspirasi rakyat,” ujar Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad.
Dialog dengan Mahasiswa
Sebagai bagian dari langkah awal reformasi, sehari sebelum pertemuan dengan pimpinan fraksi, DPR mengundang 16 organisasi mahasiswa untuk berdialog. Pertemuan yang berlangsung pada 3 September 2025 itu menjadi ruang bagi mahasiswa menyampaikan aspirasi langsung kepada pimpinan DPR.
Mahasiswa menyoroti banyak hal, mulai dari kebijakan yang tidak pro rakyat hingga fasilitas berlebihan bagi anggota DPR. Puan dan pimpinan DPR lainnya mendengarkan dengan seksama dan berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.
“Kami berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Kritik yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi kami,” ujar Puan.
Pertemuan dengan Akademisi dan Tokoh Agama
Tak hanya mahasiswa, Puan juga menggelar audiensi dengan akademisi dan tokoh agama pada hari yang sama dengan rapat pimpinan fraksi. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan sejumlah anggota DPR yang belakangan menuai kontroversi.
Selain itu, Puan berjanji DPR akan meningkatkan transparansi digital, seperti publikasi laporan kegiatan, pembahasan undang-undang, serta agenda rapat terbuka melalui website resmi DPR.
“Ke depan, masyarakat bisa langsung mengakses informasi tentang apa saja yang kami kerjakan. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” katanya.
Komitmen Puan Memimpin Reformasi
Dalam berbagai kesempatan, Puan menegaskan bahwa dirinya tidak akan melepaskan tanggung jawab kepada pihak lain. Ia menegaskan akan memimpin langsung agenda reformasi DPR.
“Saya sendiri yang akan memimpin Reformasi DPR. Ini bukan janji kosong, melainkan komitmen,” ucapnya.
Sikap ini dianggap sebagai penegasan bahwa reformasi DPR bukan hanya wacana, melainkan akan dijalankan secara nyata dengan kepemimpinan yang tegas.
Dampak dan Harapan
Langkah awal berupa penghapusan tunjangan rumah dan moratorium kunjungan kerja dianggap sebagai sinyal positif bagi publik. Namun, banyak pihak menilai reformasi DPR tidak boleh berhenti di sana.
Pengamat politik menilai DPR harus melanjutkan reformasi ke aspek yang lebih substantif, seperti transparansi proses legislasi, penguatan fungsi pengawasan, serta kedisiplinan etika anggota DPR.
“Kalau hanya sekadar potong fasilitas, itu baru permukaan. Reformasi sejati ada pada perubahan sikap, perilaku, dan sistem kerja DPR,” ujar seorang akademisi yang hadir dalam audiensi dengan Puan.
Momentum Perubahan
Meski tantangan ke depan masih besar, langkah awal yang diambil DPR dinilai bisa meredakan kekecewaan publik. Gelombang demonstrasi yang sempat menguat kini mulai direspons dengan tindakan konkret.
Keberanian Puan memimpin langsung reformasi, serta kesepakatan seluruh fraksi untuk mengurangi fasilitas anggota DPR, menjadi modal awal untuk membangun kembali kepercayaan rakyat.
Kini publik menunggu langkah lanjutan. Apakah DPR akan konsisten menjalankan janji reformasi? Ataukah keputusan ini hanya berhenti sebagai kebijakan simbolis?
Penutup
Reformasi DPR yang dipimpin Puan Maharani telah resmi dimulai dengan dua keputusan penting: penghapusan tunjangan rumah dan moratorium kunjungan kerja luar negeri. Keputusan ini lahir dari kesepakatan bulat seluruh fraksi, sebagai bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat dan gelombang demonstrasi besar yang menuntut perubahan.
Dengan dialog bersama mahasiswa, akademisi, dan tokoh agama, DPR berupaya membuka ruang partisipasi publik. Sementara itu, Puan sendiri menegaskan komitmennya untuk memimpin langsung agenda reformasi, dengan tujuan akhir membangun lembaga legislatif yang lebih transparan, akuntabel, dan dipercaya rakyat.
Langkah awal ini mungkin belum menjawab seluruh kritik, tetapi menjadi titik balik penting dalam perjalanan DPR. Publik kini menunggu, apakah semangat reformasi ini akan benar-benar berlanjut menjadi perubahan nyata atau sekadar berhenti pada pemangkasan fasilitas.