Dedi Mulyadi Dorong Penghapusan Tunggakan PBB di Jawa Barat, Sekda Jelaskan Mekanismenya
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menggodok langkah strategis yang dinilai dapat meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya terkait kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui akun media sosialnya mengajak seluruh kepala daerah di provinsi ini untuk memberikan diskon atau bahkan menghapus tunggakan PBB masyarakat. Langkah ini bukan sekadar wacana populis, melainkan didasarkan pada pertimbangan pengalaman kebijakan serupa yang pernah membuahkan hasil positif pada sektor pajak kendaraan bermotor.
Namun, rencana ini memerlukan koordinasi erat antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan pemerintah kabupaten/kota, mengingat kewenangan pemungutan PBB berada di tangan pemerintah daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, pun memberikan penjelasan rinci mengenai arah kebijakan ini, tujuan yang ingin dicapai, serta batasan penerapannya.
Latar Belakang Usulan Penghapusan Tunggakan PBB
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat kabupaten/kota. Sayangnya, di berbagai daerah di Jawa Barat, masih banyak tunggakan PBB yang menumpuk dari tahun ke tahun. Sebagian besar berasal dari masyarakat perorangan, bukan perusahaan besar atau badan usaha.
Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi masyarakat yang menurun, minimnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak, hingga kendala administratif. Akibatnya, banyak tagihan pajak lama yang tertunda dan sulit terbayarkan, sehingga justru menghambat optimalisasi PAD.
Gubernur Dedi Mulyadi melihat kondisi ini sebagai hambatan sekaligus peluang. Hambatan karena tunggakan tersebut sulit tertagih, dan peluang karena dengan memberikan keringanan, masyarakat mungkin akan terdorong untuk lebih tertib membayar pajak tahun berjalan. "Daripada menumpuk tunggakan yang tidak pasti kapan terbayar, lebih baik fokus pada pembayaran pajak tahun ini," menjadi prinsip yang melandasi usulan ini.
Pengalaman Positif dari Kebijakan Pajak Kendaraan
Sekda Herman Suryatman menjelaskan bahwa kebijakan penghapusan tunggakan pajak bukanlah hal baru di Jawa Barat. Sebelumnya, Pemprov telah menerapkan langkah serupa pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menghapus denda keterlambatan dan tunggakan tertentu, dengan catatan pemilik kendaraan tetap membayar pajak tahun berjalan.
Hasilnya cukup mengejutkan. Meskipun ada penghapusan tunggakan, penerimaan pajak justru meningkat signifikan pada periode berjalan. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan yang memberi kelonggaran kepada masyarakat dapat menghasilkan dampak positif bagi pemasukan daerah, sekaligus membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan warga.
Pengalaman inilah yang kemudian menjadi acuan untuk menerapkan strategi serupa pada sektor PBB. Pemprov berharap, dengan penghapusan tunggakan PBB lama, masyarakat akan termotivasi untuk melunasi kewajiban tahun berjalan secara tepat waktu.
Surat Imbauan ke 27 Kabupaten/Kota
Untuk merealisasikan gagasan ini, Pemprov Jawa Barat telah mengirimkan surat resmi kepada 27 bupati dan wali kota di provinsi tersebut. Isi surat tersebut adalah imbauan untuk mempertimbangkan penghapusan tunggakan PBB, khususnya yang dimiliki oleh masyarakat perorangan. Sasaran kebijakan ini jelas: warga biasa, bukan korporasi atau badan hukum yang memiliki kemampuan finansial lebih besar.
Sekda menegaskan bahwa surat tersebut bersifat ajakan, bukan instruksi yang mengikat. Pemprov tidak memiliki kewenangan untuk memaksa kabupaten/kota mengambil kebijakan ini, karena PBB sepenuhnya merupakan pajak daerah yang dikelola pemerintah kabupaten/kota. Keputusan akhir ada di tangan kepala daerah masing-masing, yang tentunya akan mempertimbangkan kondisi fiskal, regulasi, dan kebutuhan wilayahnya.
Batasan dan Mekanisme yang Diusulkan
Herman Suryatman menjelaskan bahwa penghapusan ini hanya berlaku untuk tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya, tidak termasuk PBB tahun berjalan. Dengan demikian, masyarakat tetap wajib membayar PBB tahun ini sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara memberi keringanan dan memastikan pendapatan daerah tetap terjaga.
Mekanismenya akan diatur melalui peraturan bupati atau wali kota jika kebijakan ini disetujui di tingkat kabupaten/kota. Dalam aturan tersebut akan diatur secara rinci siapa saja yang berhak mendapat penghapusan tunggakan, prosedur pengajuannya, hingga batas waktu penerapan kebijakan.
Tujuan Ekonomi dan Sosial
Kebijakan penghapusan tunggakan PBB memiliki dua tujuan utama. Pertama, meringankan beban ekonomi masyarakat yang selama ini kesulitan melunasi tunggakan pajak, terutama akibat tekanan ekonomi pasca pandemi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Kedua, mendorong kepatuhan pajak pada masa berjalan, sehingga arus kas pemerintah daerah tetap sehat.
Dari sisi sosial, langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Masyarakat akan merasa pemerintah hadir dengan kebijakan yang berpihak, sekaligus memberikan kesempatan kedua untuk memulai kembali kewajiban perpajakan mereka dari titik nol.
Tantangan Implementasi
Meski terkesan sederhana, implementasi kebijakan ini memiliki tantangan tersendiri. Pertama, setiap daerah memiliki kemampuan fiskal yang berbeda. Bagi daerah dengan ketergantungan tinggi pada PBB, penghapusan tunggakan mungkin memerlukan perhitungan ulang terhadap rencana anggaran. Kedua, ada risiko moral hazard, di mana masyarakat menjadi terbiasa menunggu penghapusan tunggakan di masa depan, sehingga justru mengurangi kepatuhan membayar pajak secara rutin.
Oleh karena itu, Pemprov dan Pemkab/Pemkot perlu mengombinasikan kebijakan ini dengan edukasi pajak yang lebih intensif. Masyarakat harus paham bahwa penghapusan tunggakan adalah langkah luar biasa yang tidak bisa terjadi setiap tahun, dan bahwa membayar pajak tepat waktu adalah kewajiban yang membawa manfaat langsung bagi pembangunan daerah.
Potensi Dampak pada Penerimaan Daerah
Bila diimplementasikan secara tepat, kebijakan ini berpotensi menghasilkan efek ganda pada penerimaan daerah. Di satu sisi, daerah mungkin kehilangan potensi pendapatan dari tunggakan lama. Namun, di sisi lain, tingkat kepatuhan pajak pada tahun berjalan dapat meningkat, sehingga penerimaan secara keseluruhan justru bisa lebih besar.
Pengalaman pada PKB dan BBNKB menjadi bukti bahwa kelonggaran justru bisa menjadi pendorong kepatuhan. Dengan sistem administrasi PBB yang kini semakin terintegrasi dan mudah diakses secara digital, peluang untuk mencapai hasil serupa sangat terbuka.
Respons Masyarakat dan Kepala Daerah
Meski kebijakan ini baru sebatas imbauan, reaksi masyarakat cenderung positif. Banyak warga yang menganggap langkah ini sebagai angin segar di tengah beban ekonomi yang kian berat. Penghapusan tunggakan lama dianggap akan memberikan kesempatan untuk memulai kewajiban pajak tanpa beban masa lalu.
Sementara itu, sebagian kepala daerah dikabarkan mulai mengkaji kemungkinan penerapan kebijakan ini di wilayah masing-masing. Beberapa di antaranya bahkan sudah memiliki program serupa, sehingga hanya perlu melakukan penyesuaian regulasi.
Langkah Selanjutnya
Jika mayoritas kabupaten/kota menyetujui usulan ini, masyarakat dapat menunggu pengumuman resmi dari pemerintah daerah masing-masing terkait tata cara dan jadwal penerapan. Pemprov akan terus melakukan komunikasi dan pendampingan teknis untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai tujuan.
Bagi masyarakat, ini adalah momentum yang baik untuk kembali tertib membayar PBB. Dengan memanfaatkan kesempatan penghapusan tunggakan, warga bisa menghapus beban pajak lama dan fokus pada kewajiban tahun berjalan.
Kesimpulan
Usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menghapus tunggakan PBB masyarakat perorangan direspons positif oleh Sekda Herman Suryatman, yang menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan pengalaman sukses pada sektor pajak kendaraan. Meski kewenangan sepenuhnya ada di tangan kabupaten/kota, Pemprov telah melakukan langkah proaktif dengan mengirim surat imbauan kepada seluruh kepala daerah di Jawa Barat.
Penghapusan tunggakan PBB ini diharapkan menjadi solusi win-win: meringankan beban warga sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak pada tahun berjalan. Namun, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kesiapan regulasi daerah, edukasi masyarakat, dan komitmen semua pihak untuk menjadikan pajak sebagai instrumen pembangunan yang berkeadilan.