Dedi Mulyadi Sebut Memperbaiki Kerusakan Imbas Demo Mudah, yang Harus Segera Direspons Adalah Kehendak Publik
Gelombang unjuk rasa besar yang melanda Kota Bandung pada akhir Agustus 2025 meninggalkan jejak kerusakan pada sejumlah fasilitas publik dan bangunan cagar budaya. Peristiwa itu tidak hanya memunculkan perdebatan tentang kerugian material, tetapi juga membuka ruang diskusi mengenai pentingnya merespons kehendak publik yang melatari aksi massa. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa memperbaiki kerusakan fisik pasca-demo bukanlah perkara sulit, melainkan hal yang bisa segera dilakukan. Namun, menurutnya, yang jauh lebih krusial adalah bagaimana pemerintah mendengar dan merespons aspirasi masyarakat agar kejadian serupa tidak berulang.
Pernyataan ini menyoroti perbedaan fundamental antara sekadar memperbaiki bangunan dan fasilitas yang rusak dengan membangun kepercayaan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artikel ini mengulas secara menyeluruh pernyataan Dedi Mulyadi, langkah pemerintah kota, serta makna penting di balik respons yang lebih mendalam terhadap kehendak publik.
Kerusakan Fisik yang Ditimbulkan Aksi Massa
Unjuk rasa yang berlangsung di kawasan Jalan Diponegoro, Bandung, berujung pada tindakan anarkis. Massa tidak hanya menyuarakan aspirasi, tetapi juga merusak sejumlah fasilitas. Salah satu yang paling menonjol adalah bangunan cagar budaya milik MPR RI yang diduga turut terbakar. Selain itu, kantor bank, pos keamanan, rumah makan, serta dua rumah warga di kawasan Gempol juga ikut terdampak.
Kerusakan tersebut tentu menimbulkan keprihatinan. Bangunan bersejarah yang seharusnya dilestarikan mengalami kerusakan, sementara fasilitas publik lain harus segera diperbaiki agar kembali berfungsi. Lalu lintas di kawasan strategis pun sempat terganggu akibat lampu lalu lintas yang rusak di persimpangan Jalan Juanda–Diponegoro serta di bawah Flyover Mochtar Kusumaatmadja.
Namun di tengah kondisi ini, Dedi Mulyadi memberikan perspektif berbeda. Menurutnya, kerusakan fisik adalah sesuatu yang mudah ditangani. Perbaikan bisa dilakukan dengan cepat menggunakan anggaran pemeliharaan, kerja sama lintas instansi, maupun tenaga ahli. Dengan kata lain, kerugian material bukanlah inti masalah yang harus terlalu dikhawatirkan.
Kehendak Publik sebagai Hal yang Lebih Penting
Bagi Dedi Mulyadi, pesan utama dari peristiwa tersebut adalah perlunya mendengar dan merespons aspirasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa demo merupakan ekspresi kehendak publik, yang jika tidak ditindaklanjuti, akan terus memunculkan gejolak serupa. Kerusakan material dapat diperbaiki, tetapi rasa kecewa dan ketidakpuasan masyarakat hanya bisa diatasi dengan kebijakan yang tepat dan pelayanan yang lebih baik.
Pernyataan ini menegaskan bahwa peristiwa sosial seperti unjuk rasa tidak bisa dipandang hanya dari sisi kerugian ekonomi atau kerusakan fisik. Aksi massa adalah bentuk komunikasi politik masyarakat kepada pemerintah. Ketika suara mereka diabaikan, ekspresi itu bisa berubah menjadi tindakan destruktif. Karena itu, pemerintah daerah maupun pusat perlu membaca dengan jeli apa yang menjadi tuntutan masyarakat, kemudian meresponsnya dengan langkah nyata.
Perbaikan Infrastruktur Tidak Cukup
Dalam kesempatan yang sama, Dedi menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, memperbaiki gedung, lampu lalu lintas, atau fasilitas umum lain memang wajib dilakukan, tetapi hal itu hanya menyelesaikan masalah di permukaan. Yang lebih mendesak adalah bagaimana birokrasi mengubah pola pikir dari sekadar bekerja formal menjadi benar-benar melayani masyarakat.
Kepercayaan publik akan lahir ketika masyarakat merasa dilayani dengan adil, cepat, dan transparan. Perbaikan pelayanan publik ini mencakup banyak hal: mulai dari urusan administrasi, akses pendidikan dan kesehatan, hingga layanan keamanan dan keteraturan sosial. Jika pelayanan membaik, maka masyarakat tidak akan mudah kecewa atau merasa terpinggirkan.
Perhatian pada Bangunan Cagar Budaya
Salah satu isu krusial pasca-demo adalah kerusakan bangunan cagar budaya milik MPR RI. Walikota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa perbaikan bangunan bersejarah tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Diperlukan keterlibatan para ahli, arsitek konservasi, serta koordinasi dengan Sekretariat MPR dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
Bangunan cagar budaya memiliki nilai sejarah, arsitektur, dan simbol identitas kota. Kerusakannya bukan sekadar kehilangan material, tetapi juga bagian dari memori kolektif masyarakat. Karena itu, pemulihannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menghilangkan nilai asli yang terkandung di dalamnya.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah kota tidak hanya fokus pada pemulihan fasilitas modern, tetapi juga menjaga warisan sejarah agar tetap lestari untuk generasi mendatang.
Mitigasi dan Perbaikan Lalu Lintas
Selain bangunan dan fasilitas publik, pemerintah kota Bandung juga bergerak cepat memperbaiki sarana lalu lintas yang terdampak. Traffic light di persimpangan strategis yang rusak akibat aksi massa segera diperbaiki. Selama perbaikan berlangsung, petugas Linmas dan Dinas Perhubungan dikerahkan untuk mengatur lalu lintas secara manual.
Langkah mitigasi ini penting untuk memastikan mobilitas warga tetap lancar, terutama di kawasan yang menjadi pusat aktivitas. Kehadiran petugas di lapangan juga menunjukkan bahwa pemerintah berupaya mengurangi dampak kerusuhan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.
Makna di Balik Pernyataan Dedi Mulyadi
Pernyataan Dedi Mulyadi bahwa memperbaiki kerusakan itu mudah, sementara yang lebih sulit adalah merespons kehendak publik, memiliki makna yang dalam. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak bisa hanya diukur dari fisik semata. Gedung-gedung bisa diperbaiki, jalan bisa diaspal ulang, lampu lalu lintas bisa dipasang kembali. Tetapi membangun kepercayaan, merangkul aspirasi, dan menata ulang hubungan antara pemerintah dan rakyat membutuhkan komitmen yang lebih serius.
Pesan ini juga dapat dilihat sebagai kritik terhadap pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi pada infrastruktur, tetapi sering melupakan aspek pelayanan publik. Jika pemerintah gagal mendengar rakyat, maka pembangunan fisik secanggih apapun tidak akan mampu mencegah lahirnya kekecewaan yang berujung pada aksi massa.
Perubahan Mental Pelayanan
Dedi juga menyoroti perlunya perubahan mental pelayanan di tubuh birokrasi. Aparatur sipil negara, petugas lapangan, hingga pejabat daerah harus mengubah cara pandang dari sekadar menjalankan tugas administratif menjadi benar-benar melayani. Mental pelayanan ini mencakup sikap proaktif, empati terhadap masalah rakyat, serta keberanian mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan publik.
Perubahan ini tidak bisa terjadi secara instan. Diperlukan pendidikan, pelatihan, pengawasan, hingga sanksi yang tegas bagi oknum yang lalai. Namun jika dilakukan dengan konsisten, pelayanan publik yang lebih baik akan tumbuh, kepercayaan rakyat meningkat, dan potensi gejolak sosial bisa ditekan.
Menjaga Keseimbangan Antara Pemulihan dan Reformasi
Kasus kerusakan akibat demo di Bandung bisa menjadi pelajaran penting. Pemerintah memang wajib melakukan pemulihan infrastruktur agar aktivitas masyarakat tidak terganggu. Namun di saat yang sama, pemerintah juga harus menganggap peristiwa ini sebagai sinyal untuk melakukan reformasi yang lebih mendalam.
Menjaga keseimbangan antara pemulihan cepat dan perubahan struktural adalah kunci. Tanpa pemulihan, masyarakat akan terganggu aktivitasnya. Tanpa reformasi, ketidakpuasan akan terus terakumulasi dan berpotensi menimbulkan kerusuhan baru.
Kesimpulan
Peristiwa kerusuhan di Bandung bukan hanya soal bangunan yang rusak, tetapi juga tentang relasi antara pemerintah dan masyarakat. Dedi Mulyadi dengan tegas menyatakan bahwa memperbaiki kerusakan fisik itu mudah, namun yang paling penting adalah merespons kehendak publik. Melalui pernyataan ini, ia mengingatkan bahwa inti dari pemerintahan adalah melayani, mendengar, dan merespons aspirasi rakyat.
Pemerintah kota pun sudah mengambil langkah-langkah pemulihan, mulai dari perbaikan fasilitas, penanganan lalu lintas, hingga koordinasi untuk memulihkan bangunan cagar budaya. Namun pekerjaan yang lebih besar masih menanti: membangun kembali kepercayaan publik melalui pelayanan yang lebih baik dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Jika pemerintah mampu memanfaatkan momentum ini untuk melakukan reformasi pelayanan publik, maka kerusuhan bukan hanya meninggalkan kerusakan, melainkan juga menjadi titik balik menuju tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, adil, dan humanis.