Demo di Pati Ricuh: Kantor Bupati Dilempari Batu, Sudewo Disorot di Tengah Tuntutan Mundur
Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa besar-besaran yang berlangsung di depan Kantor Bupati Pati pada Rabu, 13 Agustus 2025. Massa yang datang untuk menyuarakan protes terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen, berhadapan langsung dengan aparat keamanan setelah tuntutan mereka agar Bupati Sudewo menemui warga tak segera terpenuhi. Situasi memanas, dan kantor pemerintahan itu menjadi sasaran lemparan batu, botol air mineral, hingga sandal.
Awal Ketegangan di Depan Kantor Bupati
Sekitar pukul 11.00 WIB, ratusan warga mulai memadati area depan kantor bupati. Spanduk, poster, dan pengeras suara digunakan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Suasana awalnya relatif terkendali, namun tensi meningkat ketika massa merasa tuntutan mereka tidak direspons. Bupati Sudewo, yang menjadi pusat sorotan dalam aksi tersebut, tak kunjung keluar untuk menemui warga. Hal ini memicu kekecewaan dan kemarahan demonstran.
Gelombang protes ini bukanlah aksi spontan. Warga sudah lama mengeluhkan kebijakan kenaikan PBB-P2 yang dinilai terlalu memberatkan. Kenaikan hingga 250 persen dianggap tidak masuk akal, terutama bagi masyarakat pedesaan yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Meski kebijakan tersebut diklaim untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dampaknya justru menimbulkan gejolak sosial dan ketidakpuasan publik.
Lemparan Batu dan Pecahnya Ricuh
Puncak ketegangan terjadi saat sebagian massa mulai melempari kantor bupati dengan batu. Bentrokan verbal antara warga dan aparat keamanan semakin memperkeruh suasana. Suara kaca pecah dan teriakan terdengar bersahut-sahutan. Aksi ini memaksa petugas kepolisian dan anggota Brimob untuk membentuk barikade demi mencegah massa masuk ke dalam area kantor.
Beberapa saksi mata menyebutkan bahwa lemparan batu dilakukan oleh sekelompok massa di barisan depan yang sejak awal terlihat paling vokal. Lemparan itu diikuti aksi melempar botol air mineral, bahkan sandal, yang diarahkan ke pintu kantor dan aparat. Situasi ini berlangsung cukup lama sebelum aparat berhasil memukul mundur para pelaku ke area yang lebih jauh dari gedung utama.
Bupati Sudewo Akhirnya Keluar
Meski awalnya enggan, sekitar pukul 12.16 WIB Bupati Sudewo akhirnya keluar untuk menemui massa. Mengenakan kemeja putih, ia berjalan menuju barikade pengamanan dengan didampingi ajudan dan aparat Brimob yang memayungi dirinya menggunakan tameng. Wajahnya terlihat tegang, dan langkahnya terukur di tengah teriakan massa yang semakin memanas.
Dalam pernyataannya di hadapan publik, Sudewo menyampaikan permohonan maaf. “Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat lebih baik,” ujarnya. Namun, permintaan maaf itu tidak serta-merta meredakan amarah warga. Sebagian demonstran justru bereaksi dengan melemparkan botol air mineral, sandal, dan batu ke arah panggung tempat Sudewo berdiri. Beberapa lemparan mengenai tameng aparat yang melindunginya.
Melihat situasi semakin tak terkendali, aparat memutuskan untuk mengevakuasi Sudewo kembali ke mobil taktis (rantis) yang telah disiapkan di dekat lokasi. Langkah ini diambil untuk menghindari risiko keamanan yang lebih besar.
Tuntutan Mundur dan Tekanan Politik
Inti dari aksi unjuk rasa ini adalah tuntutan agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Kebijakan kenaikan PBB-P2 dianggap sebagai bukti bahwa kepemimpinan Sudewo tidak berpihak pada rakyat kecil. Bagi warga, kebijakan tersebut adalah beban baru di tengah tekanan ekonomi yang belum pulih sepenuhnya pascapandemi.
Tekanan terhadap Sudewo tidak hanya datang dari masyarakat. DPRD Kabupaten Pati juga merespons dengan cepat. Lembaga legislatif daerah itu membentuk panitia khusus (pansus) untuk memproses hak angket terkait kebijakan tersebut. Bahkan, opsi pemakzulan terhadap Sudewo mulai mengemuka. Langkah ini menandakan bahwa krisis yang dihadapi pemerintah kabupaten bukan hanya soal teknis kebijakan, melainkan juga masalah legitimasi kepemimpinan.
Penangkapan Provokator
Kepolisian setempat tidak tinggal diam melihat kericuhan yang terjadi. Sebanyak 11 orang berhasil diamankan karena diduga menjadi provokator yang memicu aksi kekerasan. Mereka kini tengah menjalani pemeriksaan untuk mendalami peran masing-masing. Polisi menegaskan bahwa aksi penyampaian pendapat di muka umum dilindungi undang-undang, tetapi tindakan anarkis dan perusakan fasilitas negara akan ditindak tegas.
Langkah penegakan hukum ini diharapkan dapat meredam potensi kericuhan lanjutan. Meski begitu, mengingat besarnya jumlah massa dan tingginya tingkat ketidakpuasan publik, aparat keamanan tetap bersiaga di sejumlah titik strategis di sekitar pusat pemerintahan Kabupaten Pati.
Kronologi Singkat Kericuhan
-
11.00 WIB – Massa mulai memadati area depan Kantor Bupati Pati untuk menuntut Sudewo keluar menemui warga.
-
11.30 WIB – Suasana memanas, lemparan batu mulai terjadi ke arah gedung kantor.
-
12.16 WIB – Bupati Sudewo keluar dengan pengawalan ketat, menyampaikan permintaan maaf di depan massa.
-
12.20 WIB – Lemparan botol, sandal, dan batu diarahkan ke Sudewo; aparat melindungi dengan tameng.
-
12.25 WIB – Sudewo dievakuasi ke mobil taktis untuk menghindari eskalasi lebih lanjut.
-
Sore hari – Polisi mengamankan 11 orang yang diduga provokator kericuhan.
Reaksi Masyarakat dan Potensi Dampak Lanjutan
Aksi protes besar ini menjadi pembicaraan hangat di berbagai lapisan masyarakat Pati. Banyak warga yang merasa aksi tersebut adalah bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai tidak adil. Namun, ada juga yang menilai bahwa aksi massa seharusnya tidak diwarnai kekerasan karena berisiko merusak tujuan awal penyampaian aspirasi.
Dari sisi politik, langkah DPRD membentuk pansus dan mempertimbangkan hak angket menjadi sinyal bahwa hubungan eksekutif-legislatif di Pati sedang berada di titik kritis. Jika proses pemakzulan benar-benar berjalan, ini akan menjadi salah satu peristiwa politik paling signifikan dalam sejarah pemerintahan daerah tersebut.
Sementara itu, dari perspektif ekonomi, polemik kenaikan PBB-P2 ini dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan pelaku usaha di Pati. Kebijakan fiskal yang menimbulkan gejolak sosial berpotensi menghambat iklim investasi, terutama di sektor properti dan pertanian yang sangat bergantung pada stabilitas pajak daerah.
Upaya Penyelesaian dan Harapan Publik
Meski suasana politik memanas, banyak pihak berharap ada jalan tengah yang dapat ditempuh. Beberapa tokoh masyarakat mengusulkan agar pemerintah daerah meninjau ulang kebijakan kenaikan pajak dan melibatkan perwakilan warga dalam proses perumusannya. Dialog terbuka dinilai sebagai kunci untuk meredam ketegangan.
Bagi warga, yang terpenting adalah adanya kebijakan yang adil dan tidak membebani kehidupan mereka. Bagi pemerintah daerah, menjaga kepercayaan publik adalah hal yang tak kalah penting. Krisis ini bisa menjadi momentum bagi Bupati Sudewo untuk membuktikan komitmennya pada prinsip keterbukaan, partisipasi, dan keberpihakan kepada rakyat.
Penutup
Kericuhan dalam aksi demo di Pati pada 13 Agustus 2025 menjadi gambaran nyata betapa kebijakan publik yang tidak diimbangi dengan komunikasi efektif dapat memicu gejolak sosial. Kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen memicu perlawanan masyarakat yang merasa hak ekonominya terancam. Tuntutan mundur, tekanan DPRD, hingga penangkapan provokator menjadi rangkaian peristiwa yang menunjukkan kompleksitas krisis ini.
Kini, semua mata tertuju pada langkah berikutnya yang akan diambil oleh Bupati Sudewo dan DPRD Pati. Apakah akan ada revisi kebijakan, pemakzulan, atau solusi kompromi, waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, kepercayaan publik adalah modal politik yang sulit dipulihkan jika sudah terkikis, dan kericuhan ini menjadi pengingat keras akan hal tersebut.