Silfester Matutina Bongkar Siapa di Balik Kasus Ijazah Jokowi: Ini Penjelasan Lengkapnya

Isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo telah menjadi sorotan publik selama beberapa tahun terakhir. Namun, alih-alih mereda, wacana tersebut kembali memanas menjelang penghujung masa jabatan Jokowi. Di tengah polemik yang terus bergulir, Ketua Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina, akhirnya angkat bicara. Ia mengungkapkan bagaimana kasus ini bermula, siapa yang berada di baliknya, dan bagaimana posisi hukum Jokowi dalam menghadapi tudingan tersebut.

Meski tak secara eksplisit menyebut satu nama sebagai dalang di balik narasi ijazah palsu, Silfester memberikan gambaran utuh bagaimana konstruksi tuduhan ini dibangun, siapa yang menyebarkannya, serta bagaimana negara merespons isu yang dinilai merugikan kehormatan Presiden RI ke-7 itu.

Ujung dari Isu Lama yang Terus Dihidupkan

Silfester menjelaskan bahwa perkara dugaan ijazah palsu Jokowi sejatinya telah selesai sejak lama. Dua institusi kunci telah menyatakan secara terang dan meyakinkan bahwa dokumen pendidikan Jokowi adalah sah.

Pertama, pihak Universitas Gadjah Mada (UGM)—almamater Jokowi—telah menegaskan keabsahan ijazah tersebut. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang kredibel, UGM menyatakan bahwa Jokowi memang pernah terdaftar sebagai mahasiswa dan berhasil menamatkan studinya di Fakultas Kehutanan.

Kedua, penyelidikan dari Bareskrim Polri juga tidak menemukan adanya unsur pemalsuan dalam dokumen tersebut. Bahkan, penyidik menyatakan tidak ada indikasi pelanggaran hukum yang bisa ditindaklanjuti dari tuduhan itu.

Namun, menurut Silfester, meskipun masalah telah dianggap selesai secara hukum dan akademik, kelompok-kelompok tertentu tetap membangun narasi seolah-olah ada kebohongan besar yang ditutupi. Inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pihak-pihak tertentu untuk terus memprovokasi publik dan menghembuskan isu palsu ke tengah ruang digital.

Siapa di Balik Tuduhan Ini?

Dalam wawancaranya, Silfester tidak menunjuk satu tokoh atau kelompok sebagai “dalang” yang merancang isu ini. Namun, ia menyebut beberapa nama yang terlibat aktif dalam menyuarakan tuduhan tersebut. Dua di antaranya adalah Roy Suryo dan dr. Tifauzia Tyassuma, yang telah melaporkan dugaan ijazah palsu tersebut kepada pihak berwenang.

Menurutnya, publik perlu memahami bahwa ketika seseorang membuat laporan terhadap Presiden, maka sangat wajar jika pihak yang dilaporkan juga menggunakan jalur hukum untuk membela diri. Itulah yang kini dilakukan oleh Jokowi—melalui kuasa hukumnya—dengan melaporkan balik para penuduh atas dugaan pencemaran nama baik.

Silfester menggarisbawahi bahwa langkah hukum ini bukan bentuk balas dendam, melainkan proses wajar dalam negara hukum. Siapa pun yang merasa difitnah atau dicemarkan namanya memiliki hak yang sama untuk mencari keadilan melalui proses peradilan.

Peran Silfester dalam Proses Hukum

Sebagai ketua relawan pro-Jokowi, Silfester tidak tinggal diam. Ia telah melaporkan pihak-pihak yang dianggap menyebarkan fitnah kepada Presiden. Dalam beberapa bulan terakhir, ia telah diperiksa sebanyak tiga kali oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi pelapor.

Silfester menyatakan bahwa proses pemeriksaan terhadap dirinya sudah selesai. Ia telah memberikan semua keterangan yang dibutuhkan dan menandatangani berkas-berkas terkait. Ia juga meyakini bahwa laporan ini akan diproses secara objektif dan profesional oleh aparat penegak hukum.

Pernyataannya juga menyinggung bahwa laporan terhadap Roy Suryo dan dr. Tifauzia bukan hanya berdasarkan perasaan pribadi atau pembelaan membabi buta terhadap Jokowi, melainkan karena keduanya diduga secara terbuka telah menyebarkan pernyataan-pernyataan yang tidak didasarkan pada fakta dan bukti hukum yang kuat.

Penambahan Bukti oleh Pelapor Ijazah

Menariknya, di sisi lain, pihak pelapor dugaan ijazah palsu, seperti Peradi Bersatu, justru terus menguatkan laporan mereka dengan tambahan bukti. Salah satu bentuk bukti yang mereka serahkan adalah rekaman konferensi pers dari Bareskrim serta cuplikan podcast yang membahas ihwal keabsahan ijazah Jokowi.

Langkah ini menunjukkan bahwa meski kasusnya secara teknis telah ditutup oleh kepolisian dan UGM, masih ada upaya dari kelompok tertentu untuk mencari celah atau menyuarakan keberatan mereka terhadap keputusan tersebut.

Namun Silfester menganggap bahwa upaya ini lebih bernuansa politis daripada yuridis. Menurutnya, para pelapor seharusnya menghormati putusan institusi resmi dan tidak terus-menerus menyulut keraguan publik terhadap sesuatu yang telah diselesaikan.

Menjaga Marwah Presiden dan Institusi

Silfester juga mengingatkan bahwa Presiden, sebagai simbol negara, harus dijaga kehormatannya. Membiarkan tuduhan-tuduhan liar tanpa dasar hukum terhadap kepala negara berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepresidenan dan negara secara keseluruhan.

Ia menyatakan bahwa narasi ijazah palsu bukan hanya serangan terhadap individu bernama Joko Widodo, tetapi juga merupakan bentuk pelemahan terhadap tatanan hukum dan akademik nasional. Jika hal seperti ini dibiarkan, maka siapa pun bisa dengan mudah diserang hanya dengan opini, tanpa perlu bukti yang sahih.

Sindiran terhadap Dinamika Politik PSI

Dalam pernyataan terpisah, Silfester sempat menyinggung partai politik yang saat ini dikaitkan erat dengan Jokowi—yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia menyatakan bahwa Jokowi seharusnya tetap berada di atas semua partai, termasuk PSI.

Pernyataan ini menegaskan bahwa Jokowi, sebagai mantan presiden dan negarawan, harus menempatkan diri secara netral dan tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan partai politik. Hal ini juga bisa dibaca sebagai pesan moral agar kasus seperti ijazah palsu tidak diseret-seret ke dalam pertarungan politik praktis yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

Isu Lama, Agenda Baru?

Kembalinya isu ijazah palsu menjelang tahun politik pasca-2024 memunculkan pertanyaan besar: apakah ini murni soal keabsahan dokumen atau bagian dari agenda yang lebih besar?

Silfester tampaknya memahami bahwa isu ini bisa menjadi alat untuk merusak reputasi Jokowi menjelang berakhirnya masa jabatannya. Dengan mengguncang kepercayaan publik terhadap masa lalu Jokowi, para lawan politik bisa membentuk narasi bahwa seluruh warisan kebijakan dan pencapaiannya patut diragukan.

Namun publik saat ini jauh lebih cerdas. Mereka bisa menilai mana informasi yang faktual dan mana yang hanya berupa sensasi. Langkah hukum yang diambil oleh Silfester dan tim kuasa hukum Jokowi memperlihatkan bahwa mereka ingin menyelesaikan perkara ini melalui jalur legal, bukan melalui debat tak produktif di media sosial.

Penutup: Menanti Kejelasan dan Ketegasan

Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi menunjukkan betapa rentannya integritas seseorang diserang oleh narasi yang tidak berdasar. Meski institusi akademik dan kepolisian telah menyatakan keaslian ijazah tersebut, tetap saja ada pihak-pihak yang merasa perlu terus menggulirkan isu ini.

Silfester Matutina, sebagai pelapor sekaligus pembela, kini menjadi garda terdepan dalam menjaga nama baik Presiden. Langkah-langkah yang ia tempuh melalui jalur hukum menegaskan bahwa negara tidak boleh tunduk pada opini yang dibangun tanpa bukti. Kebenaran, dalam negara hukum, harus ditegakkan melalui proses, bukan spekulasi.

Dan bagi publik, kasus ini menjadi pengingat bahwa kehati-hatian dalam menerima informasi adalah kunci. Apalagi di era digital yang penuh dengan disinformasi, klarifikasi dan verifikasi menjadi tanggung jawab bersama. Sebab, sekali tuduhan dilemparkan ke ruang publik, dampaknya bisa jauh melampaui satu individu—ia bisa mengguncang fondasi kepercayaan terhadap seluruh institusi negara.